Jakarta, GBRNews.id –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebagian besar sumber konflik pilkada berasal dari ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Tito mengungkap ada calon kepala daerah yang sudah menaruh orang sejak awal di KPUD. Hal itu dilakukan untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilu.
“Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalannya, awalnya dari KPU. Bukan KPU pusat ya, KPUD. Karena masang anggota KPU komisioner,” kata Tito pada Rakor Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu (13/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menjelaskan bahwa pemilihan anggota KPUD saat ini telah mirip dengan kompetisi pemilihan kepala daerah, di mana masing-masing calon kepala daerah mencoba menempatkan loyalis mereka di posisi strategis untuk memengaruhi proses pemilu.
Tito juga menyoroti situasi serupa pada pemilihan anggota Badan Pengawas Pemilu Daerah (Bawaslu Daerah).
Menurutnya, ketidaknetralan para penyelenggara menjadi faktor utama pemicu konflik pilkada di berbagai daerah.
“Jika penyelenggara tidak netral, aparat keamanan pada akhirnya hanya akan ‘cuci piring’ dan menangani dampak konflik yang muncul,” ujarnya.
Tito mengimbau agar aparat penegak hukum bersikap tegas terhadap netralitas penyelenggara.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kemampuan aparat keamanan, termasuk TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), dalam memetakan potensi konflik di wilayah menjelang Pilkada 2024.
“Penguasaan informasi dan kemampuan intelijen dalam memetakan potensi konflik di setiap daerah menjadi kunci untuk memastikan Pilkada yang aman dan damai,” tegas Tito. **
