Labuan Bajo, GBRNews.id – Di tengah meningkatnya kebutuhan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat kini berpacu dengan waktu. Stok blangko E-KTP di daerah ini dilaporkan kian menipis dan menyisakan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Hingga awal Maret 2026, sisa blangko E-KTP di Manggarai Barat hanya tinggal 40 keping. Jumlah yang sangat terbatas itu membuat pihak dinas terpaksa menerapkan skala prioritas ketat dalam pelayanan.
Kepala Dinas Dukcapil Manggarai Barat, Valentinus Andi, menegaskan bahwa blangko yang tersisa tidak dibagikan secara umum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hanya diperuntukkan bagi anak-anak atau masyarakat yang melakukan perekaman pemula (usia 17 tahun) serta warga dalam kondisi darurat, seperti yang harus dirujuk untuk pengobatan ke luar daerah,” jelasnya kepada GBRNews.id, Rabu (4/3/2026).
Meski demikian, masyarakat diminta tidak panik. Dukcapil Manggarai Barat telah mengambil langkah cepat dengan mengirim tim ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjemput langsung 6.000 keping blangko baru. Jika tidak ada kendala, stok tersebut diperkirakan tiba paling lambat Senin mendatang.
Secara capaian, perekaman E-KTP di tahun 2025 sebenarnya sudah cukup tinggi, yakni 97,7 persen dari total 207.252 wajib KTP.
Namun, Kadis Valentinus mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sejumlah pelajar dan warga di wilayah pelosok masih belum memiliki identitas resmi.
Untuk menutup celah tersebut, Dukcapil Manggarai Barat menyiapkan dua strategi utama.
Pertama, pelayanan reguler di kantor tetap berjalan seperti biasa bagi masyarakat yang datang langsung. Kedua, strategi “jemput bola” dengan turun langsung ke sekolah-sekolah tingkat SMA di dalam kota sebelum Hari Raya Lebaran. Selain itu, pelayanan khusus juga akan menyasar warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat yang telah berusia 17 tahun atau yang perlu memperbarui data kependudukan agar segera mengurus administrasinya. Identitas yang valid menjadi kunci utama dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. **
Penulis : Rino
Editor : Redaksi
