KUPANG, GBRNews.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan pentingnya keberpihakan politik pangan nasional terhadap petani lahan kering di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, petani di wilayah tersebut tidak boleh terus berada di pinggiran kebijakan negara.
Penegasan itu disampaikan Ahmad Yohan dalam kuliah umum bertajuk “Politik Pangan dan Masa Depan Petani Lahan Kering NTT” yang digelar di Aula Pascasarjana Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri akademisi, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian. Diskusi dipandu Direktur Pascasarjana Undana, Hamzah H. Wulakada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemaparannya, Ahmad Yohan menegaskan bahwa politik pangan tidak boleh hanya dipahami sebatas kebijakan distribusi atau stabilisasi harga. Lebih dari itu, politik pangan harus menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat produksi dalam negeri, terutama di daerah dengan tantangan geografis seperti NTT.
“Petani lahan kering tidak boleh terus berada di pinggiran kebijakan. Mereka harus menjadi pusat perhatian dalam perumusan politik pangan nasional,” tegasnya.
Sebagai pimpinan di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, ia menyoroti pentingnya mengoptimalkan potensi pangan lokal seperti jagung, sorgum, dan berbagai komoditas adaptif yang sesuai dengan karakteristik lahan kering di NTT.
Menurutnya, pendekatan pembangunan pertanian di wilayah timur Indonesia tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki sistem irigasi yang memadai. Karena itu, strategi pengembangan harus disesuaikan dengan kondisi alam setempat.
Ahmad Yohan juga menekankan pentingnya investasi pada teknologi pertanian berbasis iklim, peningkatan akses permodalan bagi petani, serta jaminan harga yang adil untuk hasil produksi mereka.
Tanpa keberpihakan anggaran dan regulasi yang konsisten, kata dia, petani lahan kering akan terus menghadapi siklus kerentanan ekonomi yang berkepanjangan.
Dalam konteks ketahanan pangan nasional, ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap impor pangan bukanlah solusi jangka panjang. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi memperkuat cadangan pangan domestik melalui peningkatan produksi lokal.
Ia juga mendorong Undana menjadi pusat inovasi pengembangan pertanian lahan kering.
“Undana harus menjadi laboratorium hidup bagi pengembangan pertanian lahan kering. Risetnya harus menyentuh sawah dan kebun rakyat,” ujarnya.
Ahmad Yohan menegaskan, sebagai pimpinan di Komisi IV DPR RI, dirinya siap membuka ruang komunikasi antara Undana dengan kementerian teknis guna memperkuat program pengembangan pertanian di NTT.
Ia berharap perguruan tinggi tidak hanya mencetak lulusan sarjana pertanian, tetapi juga melahirkan inovator dan wirausaha muda di bidang agroteknologi yang mampu mendorong modernisasi pertanian lahan kering.
“Jika kampus bergerak, kebijakan berpihak, dan petani diperkuat, maka masa depan pertanian lahan kering NTT akan lebih cerah,” tegasnya.
Kuliah umum tersebut juga menjadi ruang refleksi bagi masa depan pertanian NTT di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pasar global. Ahmad Yohan mendorong generasi muda dan kalangan akademisi untuk aktif melakukan riset serta inovasi pertanian yang relevan dengan kondisi daerah.
“Politik pangan harus berpihak. Jika tidak, petani lahan kering akan terus menjadi korban kebijakan yang tidak kontekstual,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara dunia akademik, legislatif, dan masyarakat dalam merumuskan masa depan pertanian yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan bagi NTT. **
Penulis : Rino
Editor : Redaksi
