JAKARTA, GBRNews.id –Kementerian Transmigrasi menyiapkan 10.000 hektar lahan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk proyek percontohan peternakan sapi. Proyek ini dikerjakan bersama investor asal Brasil.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, proyek ini dirancang untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan. Peternakan akan dikembangkan sebagai ekosistem terintegrasi.
“Konsep baru transmigrasi saat ini adalah lahan dikomunalkan dan dikelola sebagai aset korporasi masyarakat, memungkinkan skema bagi hasil antara masyarakat dan investor,” ujar Iftitah di Jakarta, Minggu (18/5/2025), seperti dilansir Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lahan seluas 10.000 hektar akan digunakan untuk budidaya 5.000 ekor sapi potong betina. Proyek ini akan didukung Asia Beef dan Indonesia-Brazil Petroleum Consortium.
Iftitah menyebut Kementerian Transmigrasi memiliki total 3,1 juta hektar lahan dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dari jumlah itu, seluas 525.995 hektar disiapkan khusus untuk pengembangan peternakan nasional.
“Sebanyak 525.995 hektare dari total 3,1 juta hektare lahan HPL Transmigrasi disiapkan untuk pengembangan,” kata dia.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menilai proyek ini bisa mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Selain itu, proyek ini juga ditujukan untuk mengurangi impor daging dan susu.
“Proyek ini juga mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengurangan impor daging serta susu,” ucap Todotua.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menilai Brasil bisa menjadi model pengembangan industri peternakan Indonesia.
“Brasil adalah salah satu negara yang sukses mengelola industri ini. Selama ini, kami harapkan industri ini kita bisa bawa seluruh ekosistemnya dan tujuan akhir ini semuanya adalah kita bisa berdedikasi terhadap kebutuhan daging dan susu,” kata Agung.
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, lahan transmigrasi kini tidak lagi dibagikan ke individu. Seluruhnya dikelola secara kolektif sebagai aset bersama.
Melalui skema kerja sama usaha inklusif (KSUI), masyarakat akan memiliki saham dan terlibat langsung dalam operasional. Investor juga akan terlibat untuk memastikan kolaborasi berjalan lebih adil dan berkelanjutan. (*)
Penulis : Sarifudin
Editor : Redaksi
