LABUAN BAJO, GBRNews.id – Jagat media sosial di Manggarai Barat mendadak riuh. Pernyataan salah satu tokoh muda, Filmon Sentosa, yang menyebut “Grab harus angkat kaki dari Labuan Bajo” memantik gelombang reaksi keras dari warganet.
Di berbagai platform, terutama grup Facebook “Jurnal Mabar”, pernyataan tersebut menuai kritik tajam. Tidak sedikit warganet menyebut gagasan itu sebagai langkah mundur di tengah perkembangan teknologi transportasi.
“Dia ini siapa?” tulis salah satu warganet singkat namun tajam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komentar lain bahkan lebih keras.
“Pemikiran yang primitif. Di saat dunia bergerak maju, kita justru diminta mundur. Harusnya belajar menyesuaikan diri dengan teknologi, bukan menolak,” tulis akun lainnya.
Sejumlah warganet menilai, kehadiran layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Grab justru membantu mobilitas masyarakat dan wisatawan di Labuan Bajo.
Bagi mereka, solusi atas konflik transportasi bukan dengan mengeluarkan salah satu pihak, melainkan dengan penataan sistem yang adil dan modern.
“Masalahnya bukan aplikasinya, tapi pengaturannya,” tulis komentar lain yang mendapat banyak dukungan.
Tak hanya itu, warganet juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa transportasi agar mampu bersaing di era digital.
“Pembenahan dan peningkatan SDM juga sangat diperlukan,” kata warganet.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari Medialabuanbajo.com, Kamis (23/4/2026), Filmon menilai konflik berkepanjangan antara AWSTAR dan Grab telah mencoreng citra pariwisata di Labuan Bajo.
Sebab, polemik antara Grab dan AWSTAR terjadi di tempat strategis dan tepat di hadapan wisatawan.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persaingan transportasi di kota wisata super prioritas ini telah memasuki fase keras: saling klaim ruang, saling kuasai akses penumpang, dan saling tekan secara langsung di ruang publik.
Peristiwa ini menegaskan satu realitas pahit, Labuan Bajo bukan hanya menghadapi lonjakan pariwisata, tetapi juga perang kepentingan ekonomi.
Ruang publik berubah menjadi arena perebutan pasar, bandara menjadi titik panas konflik, dan wisatawan berada di tengah pusaran tarik-menarik kepentingan antara transportasi konvensional dan transportasi digital.
“Kejadian itu tentunya sangat merusak citra pariwisata Labuan Bajo di mata wisatawan. Wisata Super Premium mestinya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi siapapun yang datang” ungakapnya.
Dalam beberapa kejadian selama ini, selalu dilakukan mediasi dan membuat kesepakatan. Namun kesepakatan yang hanya bersifat sementara kerap menimbulkan sejumlah persoalan baru di lapangan, dan berulang-ulang.
Filmon mendesak pemerintah untuk segera mencarikan solusi dengan membuat kebijakan yang bisa mengakhiri polemik antara AWSTAR dan Grab.
Jika tidak segera diatur secara tegas oleh pemerintah daerah, otoritas bandara, dan aparat, konflik ini berpotensi membesae. Bukan lagi sekadar perselisihan tarif dan zona jemput, tetapi konflik struktural antar kelompok ekonomi yang sama-sama berebut hidup di kota wisata yang terus tumbuh, namun belum memiliki sistem transportasi yang adil, tertib, dan berkeadilan sosial.
“Tetapi jika pemerintah tidak mampu mencarikan solusi, maka salah satu pihak harus keluar dari Labuan Bajo untuk mengakhiri konflik” ujarnya.
Filmon menjelaskan, AWSTAR dan Grab merupakan sama-sama penyedia jasa transportasi. Tetapi dari sisi histori, AWSTAR yang lebih dahulu, mereka berdiri di tanah yang sama tempat pariwisata tumbuh. Dari bandara ke pelabuhan, dari hotel ke Kampung Ujung, roda mereka yang menggerakkan denyut ekonomi kota kecil ini sejak dulu.
Sebelum ada Grab, hampir tidak pernah ada masalah dalam jasa transportasi darat di Labuan Bajo.
“Grab datang saat Pariwisata Labuan Bajo sudah maju dan justru menimbulkan persoalan baru. Maka sebelum ada kebijakan resmi dari pemerintah, Grab harus angkat kaki, biarkan AWSTAR yang megengurus jasa transportasi darat di Labuan Bajo. Supaya tidak ada lagi kejadian yang merusak pariwisata Labuan Bajo” ungkapnya.
Menurut Filmon, Labuan Bajo boleh maju, tapi jangan sampai yang membangun dari awal justru tergusur. Pariwisata yang tumbuh, tapi juga menghidupi. Bukan pariwisata yang datang dengan aplikasi, lalu meninggalkan mereka tanpa penumpang.
Filmon menegaskan, meminta Grab keluar dari Labuan Bajo bukan menolak transportasi berbasis online atau menolak perkembangan tekhnologi, tetapi untuk menghindari konflik di Labuan Bajo yang berdampak pada citra pariwisata.
“Grab harus keluar dari Labuan Bajo terlebih dahulu, kalau nanti mau masuk ke Labuan Bajo, harus pastikan dahulu jangan sambil timbulkan masalah lagi. Harus ada aturan final yang mengatur soal Grab dan AWSTAR” ujarnya.
Konflik Belum Usai, Publik Terus Soroti
Di tengah polemik ini, kasus dugaan penganiayaan terhadap mitra GrabBike, Donatus Darso (41), juga masih bergulir di kepolisian dengan nomor laporan LP/B/47/IV/2026/SPKT.
Sebelumnya, pemerintah telah memfasilitasi kesepakatan zonasi antara AWSTAR dan Grab di kawasan Bandara Internasional Komodo, termasuk pembatasan titik penjemputan di sejumlah lokasi alternatif.
Namun, dinamika di lapangan menunjukkan konflik belum sepenuhnya mereda.
Polemik ini kini tak sekadar soal transportasi, tetapi menjadi ujian serius bagi Labuan Bajo dalam menata sistem yang adil, modern, dan mampu mengakomodasi semua pihak–tanpa mengorbankan citra sebagai destinasi wisata unggulan nasional. **
Penulis : Rino
Editor : Redaksi
