LABUAN BAJO, GBRNews.id –Wajah Kampung Pinggong, Desa Golo Ndaring, Kecamatan Sano Nggoang, menyimpan kisah panjang tentang penantian yang belum berujung. Di tengah wilayah yang terus berbicara soal pembangunan, kampung ini masih hidup dalam gelap tanpa listrik dan jalan rusak yang memutus harapan.
Kisah itu disampaikan langsung warga saat Anggota DPRD Manggarai Barat Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Manggarai Barat, Rofinus Rahmat, ST, menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025–2026, Minggu (21/12).
Reses itu menjadi ruang bagi warga untuk berkata jujur tentang kehidupan mereka. Dengan suara pelan namun penuh beban, satu per satu warga menyampaikan keluhan yang selama ini mereka simpan. Listrik yang tak pernah menyala menjadi luka paling dalam yang dirasakan masyarakat Kampung Pinggong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tokoh muda setempat, Petrus Sandiawan Aryo Putra, menyampaikan suara dengan nada getir. Ia mengatakan, meski jarak jaringan listrik dari kampung terdekat hanya sekitar 500 meter, Kampung Pinggong hingga kini masih tertinggal dalam kegelapan.
“Kami sudah berkali-kali menemui pihak PLN di Labuan Bajo bersama pemerintah desa. Tapi sampai hari ini belum ada kepastian. Padahal jaraknya dekat sekali,” ujarnya lirih.
Tak hanya hidup tanpa penerangan, warga juga harus menghadapi jalan rusak parah yang setiap hari menjadi penghalang. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur, kendaraan tak mampu melintas, dan kampung seakan terputus dari dunia luar.
“Kalau hujan, mobil tidak bisa masuk. Hasil kebun kami sering busuk karena tidak bisa dibawa ke pasar. Kami hanya bisa pasrah,” lanjut Petrus Sandiawan.
Kondisi ini membuat beban hidup warga semakin berat. Akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi serba terbatas. Anak-anak belajar dengan penerangan seadanya, sementara orang tua harus memikul hasil kebun melewati jalan rusak demi bertahan hidup.

“Saya akan berkoordinasi dengan pihak PLN dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat agar persoalan listrik dan jalan ini bisa segera diatasi. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegas Rofinus.
Ia juga secara terbuka menjelaskan kondisi keuangan daerah yang tengah terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Meski demikian, Rofinus menegaskan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak dasar masyarakat.
“Efisiensi harus tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Pembangunan boleh disesuaikan, tapi kebutuhan dasar warga tidak boleh diabaikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Rofinus Rahmat juga menggelar reses di RT 009, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Sabtu malam (20/12). Dalam reses tersebut, ia menyoroti persoalan infrastruktur dasar di kawasan penyangga pariwisata super prioritas Labuan Bajo, seraya menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. **
Penulis : Rino
Editor : Redaksi










