Labuan Bajo, GBRNews.id – Wakil Kepala SMK Muhammadiyah Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Muhamad Jahidin, yang saat ini diketahui tengah maju sebagai bakal calon Kepala Desa (Cakades) Golo Mori periode 2026–2034, menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) milik 32 siswa.
Dana bantuan pendidikan dari pemerintah pusat yang masing-masing diterima siswa sebesar Rp1.800.000 diduga dipotong hingga Rp1.500.000 per siswa dengan alasan untuk pembayaran SPP Tahun Ajaran 2026/2027.
Tak hanya itu, sejumlah siswa mengaku sempat mendapat ancaman apabila menolak menyerahkan uang tersebut. Mereka mengaku diingatkan bahwa bantuan PIP tahap berikutnya tidak akan diterima jika tidak mengikuti kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang siswa penerima PIP berinisial R mengaku proses pencairan dana dilakukan di salah satu bank di Labuan Bajo dengan didampingi tiga guru, yakni Muhamad Jahidin selaku Wakil Kepala Sekolah yang juga merangkap operator PIP, Sulis Angraini selaku Bendahara Komite, dan seorang guru bernama Jul.
“Kami didampingi oleh Pak Jahidin, Ibu Sulis dan Pak Jul,” ungkap R saat ditemui awak media, Sabtu (11/07/2026).
Menurutnya, setelah dana dicairkan melalui teller, ketiga guru tersebut menunggu para siswa di area parkir. Saat para siswa keluar dari bank, uang yang baru diterima langsung diminta untuk diserahkan.
“Begitu kami keluar dari bank, Pak Jahidin langsung menghampiri kami dan meminta uang yang kami terima. Katanya uang itu langsung dipotong untuk pembayaran SPP,” katanya.
R mengaku dirinya bersama siswa lain tidak berani menolak karena merasa takut setelah mendapat ancaman.
“Kalau kami tidak kasih uang itu, beliau (Pak Jahidin) bilang kami tidak akan menerima dana PIP tahap berikutnya. Karena takut, kami akhirnya menyerahkan uang itu,” ungkapnya.
Pengakuan serupa disampaikan siswa lainnya berinisial M. Ia mengaku sempat meminta agar sebagian dana tidak dipotong karena ingin membeli sepatu untuk kebutuhan praktik kerja di Labuan Bajo.
“Saya minta jangan dipotong semuanya karena saya mau beli sepatu, tetapi Pak Jahidin bilang nanti kalau terima PIP lagi baru beli sepatu,” ujarnya.
Menurut M, dari dana PIP sebesar Rp1.800.000 yang diterimanya, sebanyak Rp1.500.000 dipotong. Selain itu, ia juga mengeluarkan biaya transportasi Rp50.000 dan makan Rp50.000 sehingga uang yang dibawa pulang hanya sekitar Rp200.000.
“Yang saya heran, pemotongan itu untuk SPP kelas XII, padahal saya tidak punya tunggakan waktu kelas XI. Tapi karena kami diancam, kami terpaksa menyerahkan uang itu,” katanya.
Amarah Orang Tua: “Seperti Perampok”
Dugaan pemotongan dana PIP tersebut juga memicu keberatan dari sejumlah orang tua siswa.
Salah seorang orang tua berinisial S menilai dana PIP merupakan bantuan pemerintah yang menjadi hak siswa sehingga penggunaannya semestinya diserahkan terlebih dahulu kepada keluarga.
“Itu uang bantuan untuk anak-anak kami. Kenapa langsung dipotong? Seharusnya diberikan dulu kepada anak atau orang tua, lalu kami yang mengatur penggunaannya. Apalagi anak saya tidak punya tunggakan SPP,” ujarnya.
Ia mengaku kecewa karena tindakan tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik.
“Yang saya sayangkan, mereka ini guru, seharusnya paham aturan penggunaan dana PIP. Tapi yang mereka lakukan justru seperti perampok,” katanya.
Menurutnya, hingga kini belum pernah ada rapat orang tua yang secara khusus menyepakati pemotongan dana PIP untuk pembayaran SPP Tahun Ajaran 2026/2027.
“Yang anehnya lagi, guru PNS saja mereka terima gaji setelah mereka mengajar dulu, ini tidak. Guru di SMK Muhammadiyah belum mengajar tetapi sudah terima gaji, yang benar saja ini sekolah. Kecuali kalau sudah ada pertemuan orang tua untuk membahas yang komite baru bisa mereka melakukan hal seperti itu,” ungkapnya.
Wakasek Sebut Berdasarkan Hasil Rapat Komite
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Kepala SMK Muhammadiyah Golo Mori, Muhamad Jahidin, membenarkan adanya pemotongan dana PIP. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan hasil rapat komite bersama orang tua siswa.
“Itu hasil rapat komite dengan orang tua siswa,” ungkap Jahidin saat ditemui awak media ini, Kamis (9/7/2026).
Ia menyebut jumlah siswa penerima PIP di sekolah tersebut sebanyak 32 orang. Namun, Jahidin tidak menunjukkan berita acara maupun menjelaskan secara rinci hasil rapat yang disebut menjadi dasar kebijakan pemotongan tersebut.
Ketua Komite Bantah Ada Kesepakatan
Pernyataan Jahidin berbeda dengan keterangan Muhamad Nor, yang disebut sebagai Ketua Komite SMK Muhammadiyah Golo Mori.
Menurut Muhamad Nor, rapat komite yang dilaksanakan saat itu hanya membahas sosialisasi mengenai siswa penerima Program Indonesia Pintar, bukan membahas pemotongan dana bantuan.
“Yang dibahas saat rapat itu hanya sosialisasi penerima dana PIP, bukan pemotongan dana PIP,” tegasnya.
Ia mengaku telah menerima laporan dari sejumlah orang tua siswa terkait dugaan pemotongan dana tersebut. Namun, dirinya belum mengambil langkah karena hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua Komite.
“Memang ada beberapa orang tua siswa yang sudah mengadu ke saya mengenai masalah itu, tetapi saya belum ambil tindakan karena saya ini belum dapat SK penunjukan sebagai ketua komite dan saya sudah sampaikan hal ini ke Sekertaris Yayasan untuk mempertemukan orang tua siswa dengan para guru SMK,” ucapnya.
Bendahara Komite Belum Memberikan Penjelasan
Sementara itu, Bendahara Komite SMK Muhammadiyah Golo Mori, Sulis Angraini, belum memberikan penjelasan terkait mekanisme pemotongan dana PIP.
Saat dimintai konfirmasi, Sulis beberapa kali menunda wawancara dengan alasan sedang berada di luar rumah dan menghadiri acara keluarga. Ia juga sempat mengarahkan wartawan untuk meminta penjelasan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).
Belakangan, Sulis meminta agar wawancara dilakukan pada Senin, 13 Juli 2026, bertepatan dengan hari masuk sekolah.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, pemotongan dana PIP tersebut diduga tidak pernah dimusyawarahkan secara khusus bersama orang tua siswa maupun komite sekolah.
Selain itu, beredar informasi di tengah masyarakat bahwa Kepala SMK Muhammadiyah Golo Mori, Hamidin, S.Ag, telah mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi tersebut menyebut pengunduran diri itu diduga berkaitan dengan polemik dugaan pemotongan dana PIP yang disebut dilakukan tanpa sepengetahuannya.
Di sisi lain, Panitia Pemilihan Kepala Desa Golo Mori melalui Pengumuman Nomor 013/VII/Pan.Pilkades/Ds.GM/2026 tanggal 2 Juli 2026 telah menetapkan empat bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, yakni Sukarman, Abdul Arsat, Muhamad Said G, dan Muhamad Jahidin.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Yayasan Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Manggarai Barat, guna memastikan seluruh fakta dan memberikan ruang kepada semua pihak untuk menyampaikan penjelasan sesuai prinsip keberimbangan. **
Penulis : Rino
Editor : Redaksi
