Labuan Bajo, GBRNews.id – Polemik dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Muhammadiyah Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terus bergulir dan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.
Di tengah mencuatnya kasus tersebut, beredar informasi bahwa Kepala SMK Muhammadiyah Golo Mori, Hamidin, S.Ag., mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri itu diduga berkaitan dengan kebijakan pemotongan dana PIP yang disebut-sebut dilakukan tanpa sepengetahuannya.
Kasus ini turut menyeret nama Wakil Kepala SMK Muhammadiyah Golo Mori, Muhamad Jahidin, yang saat ini juga diketahui maju sebagai bakal calon Kepala Desa (Cakades) Golo Mori periode 2026–2034.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muhamad Jahidin diduga secara sepihak memotong dana PIP milik 32 siswa dengan alasan untuk pembayaran SPP Tahun Ajaran 2026/2027.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, setiap siswa penerima memperoleh bantuan PIP sebesar Rp1.800.000. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar Rp1.500.000 diduga langsung dipotong sesaat setelah dana dicairkan di bank.
Akibatnya, para siswa hanya membawa pulang sisa dana sekitar Rp300.000, bahkan ada yang hanya menerima sekitar Rp200.000 setelah masih dipotong biaya transportasi dan makan.
Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah siswa mengaku tidak berani menolak karena merasa mendapat tekanan. Mereka mengaku diingatkan bahwa bantuan PIP pada tahap berikutnya tidak akan diterima apabila tidak menyerahkan uang tersebut.
Masyarakat Nilai Nama Sekolah Tercoreng
Di tengah polemik yang terus berkembang, seorang warga Desa Golo Mori yang meminta identitasnya tak dimediakan mengatakan dugaan pemotongan dana PIP tersebut kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Menurutnya, nama Muhamad Jahidin menjadi sorotan karena dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya polemik tersebut.
“Kasus ini sudah ramai dibicarakan masyarakat. Nama Pak Jahidin menjadi perbincangan hangat karena dianggap sebagai biang kerok dari persoalan ini,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).
Warga tersebut menilai, apabila dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan itu benar terjadi, maka tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pendidik dan berpotensi mencoreng nama baik lembaga pendidikan.
“Kalau benar dugaan ini terjadi, tentu sangat disayangkan. Seorang guru seharusnya menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, bukan justru menimbulkan polemik yang bisa merusak citra sekolah,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa SMK Muhammadiyah Golo Mori selama ini dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki amal usaha dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, menurutnya, nama baik sekolah tidak seharusnya tercoreng oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Sekolah ini selama ini dikenal baik dan keberadaan amal usahanya benar-benar dirasakan masyarakat. Sangat disayangkan jika citra itu rusak hanya karena ulah oknum tertentu,” tambahnya.
Maju Cakades, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Warga tersebut juga menyoroti langkah Muhamad Jahidin yang kini maju sebagai bakal calon Kepala Desa Golo Mori periode 2026–2034.
Sebelumnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Golo Mori melalui Pengumuman Nomor 013/VII/Pan.Pilkades/Ds.GM/2026 tanggal 2 Juli 2026 menetapkan empat bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, yakni Sukarman, Abdul Arsat, Muhamad Said G, dan Muhamad Jahidin.
Menurut warga, polemik dugaan pemotongan dana PIP tersebut akan menjadi catatan penting bagi masyarakat dalam menilai rekam jejak para calon pemimpin desa.
“Masyarakat tentu punya penilaian sendiri. Pak Jahidin sekarang maju sebagai bakal calon kepala desa, sehingga persoalan ini pasti menjadi perhatian publik. Seorang calon pemimpin seharusnya menunjukkan integritas dan menjadi teladan. Kalau justru muncul polemik seperti ini, tentu masyarakat akan mempertimbangkannya saat menentukan pilihan,” ujarnya.
Lebih jauh, warga tersebut juga mempertanyakan proses verifikasi administrasi bakal calon Kepala Desa Golo Mori yang menetapkan Muhamad Jahidin memenuhi syarat.
Menurutnya, panitia perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan tersebut agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami mempertanyakan bagaimana proses verifikasi administrasi sehingga Pak Jahidin dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon kepala desa. Panitia perlu menjelaskan secara terbuka dasar penetapannya supaya tidak menimbulkan tanda tanya dan spekulasi di masyarakat,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, menunjukkan adanya perbedaan keterangan antara Wakil Kepala SMK Muhammadiyah Golo Mori dengan pihak Komite Sekolah terkait dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Wakil Kepala SMK Muhammadiyah Golo Mori, Muhamad Jahidin, membenarkan adanya pemotongan dana PIP. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan hasil rapat komite bersama orang tua siswa.
“Itu hasil rapat komite dengan orang tua siswa,” ungkap Jahidin, Kamis (9/7/2026).
Ia menyebut jumlah siswa penerima PIP di sekolah tersebut sebanyak 32 orang. Namun, Jahidin tidak menunjukkan berita acara maupun menjelaskan secara rinci hasil rapat yang disebut menjadi dasar kebijakan pemotongan tersebut.
Namun, pernyataan Jahidin tersebut dibantah oleh Muhamad Nor, yang disebut sebagai Ketua Komite SMK Muhammadiyah Golo Mori.
Menurut Muhamad Nor, rapat komite yang dilaksanakan saat itu hanya membahas sosialisasi mengenai siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP), bukan membahas ataupun menyepakati pemotongan dana bantuan pendidikan tersebut.
“Yang dibahas saat rapat itu hanya sosialisasi penerima dana PIP, bukan pemotongan dana PIP,” tegas Muhamad Nor.
Ia mengaku telah menerima laporan dari sejumlah orang tua siswa terkait dugaan pemotongan dana PIP. Namun, hingga kini dirinya belum mengambil langkah lebih lanjut karena belum menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua Komite.
“Memang ada beberapa orang tua siswa yang sudah mengadu ke saya mengenai masalah itu, tetapi saya belum ambil tindakan karena saya ini belum dapat SK penunjukan sebagai Ketua Komite. Saya juga sudah menyampaikan hal ini kepada Sekretaris Yayasan agar mempertemukan orang tua siswa dengan para guru SMK,” ujarnya.
Perbedaan keterangan antara Wakil Kepala Sekolah dan pihak yang disebut sebagai Ketua Komite tersebut semakin menimbulkan tanda tanya mengenai dasar kebijakan pemotongan dana PIP yang diduga dialami 32 siswa penerima bantuan.
Di sisi lain, belum terdapat dokumen resmi yang dipublikasikan kepada masyarakat untuk membuktikan adanya kesepakatan sebagaimana disampaikan oleh Muhamad Jahidin, sehingga polemik ini masih menyisakan berbagai pertanyaan yang menunggu penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya mengonfirmasi Kepala SMK Muhammadiyah Golo Mori terkait informasi yang beredar mengenai pengunduran dirinya serta meminta tanggapan atas polemik dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP). **
Penulis : Rino
Editor : Redaksi
