Labuan Bajo, GBRNews.id –Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menemukan pelanggaran netralitas yang melibatkan empat calon petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Daleng, Kecamatan Lembor.
Nama-nama yang terlibat adalah Kletus Narut, Maximus Nurdin, Rikardus Grivan, dan Yermina Agusta Tote.
Salah satu calon KPPS, Maximus Nurdin, terlibat lebih jauh dengan menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk kampanye terbatas pasangan calon bupati nomor urut dua, Edi-Weng, pada Senin, 21 Oktober 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Manggarai Barat, Frumensius Menti.
“Maximus Nurdin berperan sebagai pemilik rumah atau halaman rumah yang digunakan untuk kegiatan kampanye pertemuan terbatas tersebut,” ujar Frumen, Selasa, 22 Oktober 2024.
Tak hanya itu, Yermina Agusta Tote terlihat terlibat dalam kegiatan kampanye, bertugas sebagai penyambut yang mengalungkan selendang kepada pasangan calon nomor urut dua selama seremonial penerimaan.
“Sementara, Kletus Narut dan Rikardus Grivan juga hadir sebagai peserta dalam pertemuan kampanye terbatas tersebut,” ujar Frumen.
Menurut Frumen, keempat calon KPPS tersebut telah memenuhi syarat administratif untuk dilantik menjadi KPPS di TPS 06 Desa Daleng pada 7 November 2024.
Namun karena keterlibatan mereka dalam kampanye, lanjut Frumen, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lembor mengajukan rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembor untuk meninjau ulang pelantikan mereka.
“Ini penting sebagai upaya menjaga netralitas penyelenggara pemilu. KPPS dan PTPS harus memastikan mereka tidak berpihak pada pasangan calon tertentu,” ungkap Frumen.
Permintaan untuk peninjauan ulang pelantikan disampaikan oleh Panwascam Lembor melalui surat rekomendasi berupa saran perbaikan, sebagai bentuk upaya menjaga integritas dan netralitas dalam proses pemilu.
Frumen menegaskan bahwa temuan ini harus menjadi pengingat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, terutama bagi KPPS dan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
“Penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk bersikap netral, agar tercipta pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil,” tegasnya.**
Penulis : Rino
Editor : Redaksi
