Labuan Bajo, GBRNews.id – Kepala Desa (Kades) Golo Mbu, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Tinus Taruna, akhirnya buka suara menanggapi sorotan warga terkait keberadaan mobil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wae Kising yang dinilai tak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Tinus menegaskan, pengadaan mobil BUMDes tersebut bukan terjadi di masa kepemimpinannya. Menurut dia, kendaraan itu merupakan aset lama yang masuk saat pengurus dan pemerintah desa periode sebelumnya.
“Mobil itu pengadaannya di periode sebelumnya. Saat saya mulai menjabat, BUMDes sudah dalam kondisi mati suri, pengurus tidak aktif dan usahanya dinyatakan kolaps. Mobilnya ikut terlantar,” jelas Tinus kepada GBRNews.id, Jumat malam (30/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengungkapkan, di awal kepemimpinannya, ia sempat berinisiatif memanfaatkan mobil tersebut daripada dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan. Selama kurang lebih satu tahun, kendaraan itu digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan.
Namun, setelah dilakukan evaluasi, Tinus menilai biaya operasional mobil cukup tinggi. Selain itu, tipe kendaraan dinilai tidak sesuai dengan kondisi topografi desa dan tidak layak dikembangkan sebagai unit usaha.
“Setelah dievaluasi, baik untuk kepentingan Pemdes maupun masyarakat, biaya operasionalnya tinggi. Tipe mobilnya juga tidak cocok untuk usaha. Karena BUMDes tidak punya kantor, saya berinisiatif menyimpannya di rumah pribadi demi keamanan dan kenyamanan,” ujarnya.
Tinus juga menegaskan, pada masa kepemimpinannya saat ini, BUMDes Wae Kising telah kembali diaktifkan dan difokuskan pada program ketahanan pangan.
Menurutnya, aktivitas BUMDes yang berjalan sekarang belum berkaitan dengan pemanfaatan mobil tersebut.
“Saat SK dikeluarkan, saya sudah sampaikan bahwa ada aset peninggalan pengurus lama. Kalau mau dikelola silakan, tapi sampai sekarang belum ada pengurus yang sanggup mengelolanya,” katanya.
Ia mengungkapkan, pengawas BUMDes pada periode sebelumnya juga sempat melakukan evaluasi dan menemukan bahwa mobil serta unit usaha BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Setelah evaluasi, menurut pengawas ada kerugian dan diakui sendiri oleh pengurus lama. Dalam perjalanannya tidak ada realisasi usaha yang jelas,” beber Tinus.
Terkait peruntukan awal mobil BUMDes, Tinus mengaku tidak mengetahui secara detail perhitungan maupun konsep usaha saat pengajuan awal.
“Saya tidak tahu hitungannya waktu pengajuan awal dulu, saya masuk belakangan,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, sebelumnya sempat berkomunikasi dengan pihak kecamatan untuk mengembalikan mobil tersebut karena tidak dimanfaatkan. Namun, pihak kecamatan menyarankan agar persoalan itu dikonsultasikan langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Menanggapi sorotan warga, Tinus menilai kritik tersebut sebagai hal yang wajar dan konstruktif.
“Saya pikir sorotan warga ini positif dan membangun. Perlu diluruskan, mobil ini bukan milik kepala desa, tapi aset BUMDes. Saya juga tidak boleh mengelolanya sendiri, itu tidak dibenarkan,” tegasnya.
Tinus mengakui bahwa mobil tersebut sempat digunakan olehnya, namun bukan untuk kepentingan usaha pribadi.
“Saya pakai bukan untuk usaha pribadi, tapi untuk kebutuhan masyarakat. Daripada mobil ini disimpan begitu saja. Saya juga tidak pernah membatasi warga untuk meminjam, mereka pakai untuk kepentingan bersama,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, pengadaan satu unit mobil oleh BUMDes Wae Kising menuai sorotan tajam dari warga Desa Golo Mbu. Kendaraan yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa justru dinilai tak memberi manfaat nyata sejak awal pengadaan.
Sejumlah warga menyebut mobil tersebut jarang digunakan untuk kegiatan usaha produktif dan lebih sering terparkir tanpa kejelasan fungsi.
“Mobil milik BUMDes di desa kami ini tidak jelas arah penggunaannya. Kami tidak melihat manfaatnya bagi warga kecil. Sejak ada, tidak menyentuh kebutuhan dasar atau pemberdayaan ekonomi yang hitungannya jelas,” ujar salah satu warga.
Warga bahkan menduga mobil itu digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa. Dugaan tersebut diperkuat dengan kondisi kendaraan yang disebut sudah sekitar tiga tahun rusak parah dan terparkir lama di kediaman kades.
Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat. Mereka menilai pengadaan mobil BUMDes hanya bersifat seremonial, tanpa perencanaan bisnis yang matang dan tanpa dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Masyarakat mendesak Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes Wae Kising agar membuka secara transparan skema bisnis, pola pemanfaatan aset, serta pertanggungjawaban penggunaan mobil tersebut. Evaluasi total terhadap kinerja BUMDes pun diminta agar dana desa benar-benar kembali ke kepentingan publik. **
Penulis : Rino
Editor : Redaksi
