LABUAN BAJO, GBRNews.id –Ditengah kebijakan efisiensi anggaran yang kerap digaungkan pemerintah daerah, Pemkab Manggarai Barat (Mabar) justru menggelontorkan Rp300 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kegiatan Tour de EnTeTe 2025, sebuah agenda balap sepeda milik Pemerintah Provinsi NTT.
Dana ratusan juta itu terbagi atas Rp100 juta untuk acara gala dinner penyambutan peserta dan Rp200 juta untuk pameran UMKM serta pentas seni di kawasan waterfront Labuan Bajo. Padahal, kegiatan tersebut bukan inisiatif kabupaten, melainkan program provinsi.
Bupati Mabar, Edistasius Endi, membela keputusan itu dengan alasan kerja sama promosi daerah. “Event ini menjadi sarana promosi Labuan Bajo yang harus dilakukan secara berkesinambungan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pantauan Minggu (21/9) pukul 11.30 Wita di halaman Kantor Bupati Mabar menunjukkan persiapan penyambutan masih berlangsung. Sejumlah pekerja tampak menyiapkan perlengkapan, sementara Sekda Mabar, Fransiskus Sales Sodo, ikut mengawasi jalannya persiapan.
Awalnya, pameran UMKM direncanakan digelar di halaman kantor bupati, namun atas arahan provinsi dipindahkan ke kawasan waterfront. Sementara garis finis peserta tetap di depan kantor bupati. Bahkan, siswa sekolah juga dikerahkan untuk menyambut rombongan, sesuai instruksi pemerintah provinsi.
Hingga pukul 12.00 Wita, suasana Labuan Bajo masih tampak normal tanpa kerumunan warga yang menanti kedatangan peserta. Warga lebih banyak sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sementara peserta diperkirakan tiba pukul 14.00–15.00 Wita.
Kepala BKAD Mabar, Salvador Pinto, membenarkan bahwa Rp300 juta itu diambil dari APBD Perubahan 2025, hasil kesepakatan DPRD bersama Pemkab. Dana Rp200 juta dikelola melalui Dinas Pariwisata, sementara Rp100 juta melalui Bagian Umum.
Ketua DPRD Mabar, Benediktus Nurdin, memastikan pembagian dana: Rp100 juta untuk gala dinner dan Rp200 juta untuk pameran serta pentas seni.
Namun, keputusan ini menuai kritik tajam. Banyak warga dan netizen menilai, alokasi dana seremonial tidak sejalan dengan alasan efisiensi anggaran yang kerap dipakai pemerintah daerah saat menolak pembangunan infrastruktur dasar.
“Jalan di desa-desa masih berlubang, listrik belum merata, tapi ratusan juta justru digelontorkan untuk acara makan malam dan hiburan,” tulis salah satu komentar warga di media sosial.
Fenomena ini kembali menyoroti prioritas anggaran Pemkab Mabar—antara kebutuhan mendesak masyarakat atau citra promosi pariwisata yang seremonial. ***
Penulis : Sarifudin
Editor : Redaksi
