LABUAN BAJO, GBRNews.id – Pengadaan satu unit mobil oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wae Kising di Desa Golo Mbu, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, menuai sorotan tajam dari warga. Kendaraan yang semestinya menjadi motor penggerak ekonomi desa itu justru dinilai tak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sejumlah warga menuturkan, sejak awal pengadaan hingga kini, mobil BUMDes tersebut nyaris tak pernah terlihat digunakan untuk kegiatan usaha produktif desa. Sebaliknya, kendaraan itu lebih sering terparkir dalam waktu lama tanpa kejelasan fungsi dan kontribusi ekonomi.
“Mobil milik BUMDes di desa kami ini tidak jelas arah penggunaannya. Kami tidak melihat manfaatnya bagi warga kecil. Sejak ada, tidak menyentuh kebutuhan dasar atau pemberdayaan ekonomi yang hitungannya jelas,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya kepada GBRNews.id, Jumat (30/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga bahkan menduga, mobil tersebut kerap digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa. Dugaan ini diperkuat dengan kondisi kendaraan yang disebut sudah sekitar tiga tahun mengalami kerusakan parah dan terparkir tak terurus di kediaman kepala desa.
Kondisi itu memantik kekecewaan masyarakat. Mereka menilai pengadaan mobil BUMDes hanya bersifat seremonial, tanpa perencanaan bisnis yang matang dan tanpa dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Masyarakat Desa Golo Mbu pun mendesak Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes Wae Kising agar segera memberikan penjelasan terbuka terkait skema bisnis, pola pemanfaatan, serta pertanggungjawaban penggunaan mobil tersebut.
Warga juga menuntut evaluasi total terhadap kinerja BUMDes agar setiap rupiah dana desa benar-benar kembali kepada kepentingan publik.
Sebagai informasi, pada Jumat, 23 Juli 2021, sebanyak 8 BUMDes di Kabupaten Manggarai Barat menerima bantuan mobil pikap tipe Hilux SC 2.0 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Bantuan tersebut merupakan hasil pengajuan proposal sejak 2019 melalui Dinas Perhubungan Manggarai Barat.
Proposal yang masuk kemudian diinput ke dalam sistem KRISNA tingkat kabupaten dan diverifikasi oleh Bappenas. Dari 14 proposal yang diverifikasi, ditetapkan delapan BUMDes sebagai penerima moda transportasi darat, yang tersebar di 7 kecamatan.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, di halaman Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mabar.
Saat itu, Bupati yang akrab disapa Edi Endi menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
Ia juga mengingatkan agar mobil BUMDes digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukannya.
“Kalau dalam proses penilaian kalian adalah BUMDes pilihan, maka pertanggungjawabannya juga harus baik,” tegas Edi Endi kala itu.
Sorotan terhadap pengelolaan aset BUMDes kian menguat menyusul kasus serupa yang belum lama ini terjadi di Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar. Kepala Desa Rego, Fransiskus Hariaman, diketahui menggadaikan mobil BUMDes ke lembaga pemberi pinjaman dengan jaminan BPKB dan sertifikat rumah di Ruteng, Kabupaten Manggarai.
Pengakuan tersebut mencuat setelah yang bersangkutan diadukan warganya ke Inspektorat Manggarai Barat pada 13 Desember 2025.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Golo Mbu, Tinus Taruna maupun pihak pengelola BUMDes Wae Kising belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik dan desakan warga yang berkembang di tengah masyarakat. ***
Penulis : Rino
Editor : Redaksi
